Dirut BAKTI bungkam ditanya kasus korupsi pengadaan BTS 4G

Kejaksaan Agung (Kejagung) diam-diam kembali memeriksa Dirut BAKTI, Ahmad Anang Latif, pada Senin (19/12). Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan menara BTS 4G melakui BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Anang saat ditemui di jeda pemeriksaan enggan menanggapi apakah pemeriksaannya dilakukan terkait perkara pokok atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Engga, engga, (hanya pemeriksaan) ulang,” ujar Anang di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (19/12) malam.

Tak hanya terkait kepentingan pemeriksaannya, Anang juga enggan menjelaskan apakah benar proyek yang tengah diusut itu mangkrak. Menurutnya, dia hanya mengikuti proses penyidikan saat ini dan tak pernah mangkir dari panggilan.

“Oh wajib (menuhi panggilan), negara hukum. Sebagai warga negara wajib kooperatif,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Kejagung hanya menyatakan pemeriksaan pada Senin (19/12) hanya dilakukan kepada AMT selaku Direktur PT Angkasa Prima Teknologi dan NR selaku Sekretaris POKJA pemilihan proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam kasus ini, Kejagung juga membuka penyidikan baru mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahanya, pada perkara pokoknya belum ditetapkan tersangka. Pemeriksaan saksi untuk mengumpulkan bukti TPPU dilakukan sejak kemarin (19/12) dengan memeriksa IP selaku staf BAKTI; DTP dan DTJ selaku anggota POKJA pemilihan proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya.

Sebagaimana diketahui, BAKTI Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan pembangunan akses broadband, khususnya di daerah yang belum terjangkau. Layanan ini menyedikan akses internet di sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Merujuk data, Kominfo akan menyelesaikan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan sampai dengan 2022, lebih cepat 10 tahun dari rencana awal penyelesaian di 2032. 

Pada pertengahan 2020 Kominfo melaporkan terdapat sekitar 9.113 daerah yang tidak tercover jaringan 4G dan 3.435 daerah non-3T yang juga tidak tercover jaringan ini. Jika ditotal, ada sekitar 12.548 daerah blank spot di Indonesia. Untuk TA 2021, Kominfo menetapkan target  BTS 4G sebanyak 4.200 desa/kelurahan yang tersebar di 3T.